by

PKTMS Bantah Tak Ada Demonstrasi dan Penjarahan di PTPN IV.

-Daerah-339 views

Simalungun,Hariandetik.net-Massa puluhan orang yang tergabung Organisasi Perkumpulan Kelompok Tani Masyarakat Simalungun masih tetap menunggu di Kantor Sekretariat PKTMS terkait penyelesaian lahan.

Meski begitu tidak ada upaya pergerakan melakukan demo besar-besaran. PKTMS masih tetap menunggu arahan dari Dewan Pembina PKTMS, Mayjen TNI (Purn) Bambang Haryanto dan Ketua Umum PKTMS, Lina Herliana Sinaga yang berkoordinasi dengan pihak Polres dan Kodim Simalungun, Sumatera Utara, Rabu (18/12/2019).

Sementara Kerumunan massa dari karyawan PTPN IV unit Kebon Laras juga berjaga-jaga di depan kantor tersebut. Dimana para petani dan PTPN IV unit Kebon Laras berselih tentang lahan yang dipersoalkan selama 35 tahun. Pihak PTPN IV unit Kebon Laras mengklaim bahwa lahan tersebut milik mereka.

Sementara Polres Simalungun, Polsek Simalungun, dan Babinsa sudah melakukan penjagaan di antara  dua kerumumanan massa untuk antisipasi tindakan yang tidak diinginkan.

Camat Bandar Huluan Masrah, Kapolsek AKP Supendi berserta unsur Fokorpimda berupaya melakukan mediasi antara kelompok tani yang tergabung dari PKTMS dengan PTPN IV unit kebon laras di aula Kantor Camat Bandar Huluan, Sumatera Utara.

Kemudian kedua belah pihak diwakili oleh Mayjend TNI (Purn) Bambang Haryanto selaku Dewan Pembina PKTMS dan Lina Herliana Sinaga selaku Ketua Umum PKTMS, Senen selaku Sekretaris PKTMS, Tugiran Bendahara PKTMS.

Sementara dari pihak PTPN IV Unit Kebon Laras diwakili oleh Suhaeri selaku manager PTPN IV Unit Kebon Laras, Mahdi Alharis selaku GM Distrik II PTPN IV Unit Kebon Laras.

Camat Bandar Huluan, Masrah menyampaikan sebelum diskusi dibuka meminta  pihak kelompok tani bisa mengemukan pendapatnya, begitu juga sebaliknya nantinya dari pihak perkebunan.

“Sekiranya  diskusi ini bisa menghasilkan yang terbaik bagi kedua belah pihak, diselah itu camat berceloteh dengan nada candaan iya kalau petani memenangkan haknya kan saya bisa diberikan lahan untuk bangun rumah,” ucap Masrah.

Sementara itu Dewan Pembina PKTMS, Mayjen TNI (Purn) Bambang Haryanto pada saat dimediasikan menjelaskan bahwa kedatangannyatelah ditunjuk oleh para petani untuk menyelesaikan permasalahan okupasi antara petani dengan pihak PTPN IV Unit Kebon Laras.

“Kami juga mengupayakan selalu berkoordinasi dengan pihak intansi dan lembaga pemerintahan daerah setempat, awal dengan kedatangan kami juga sudah berkoordinasi,” kata Bambang saat mediasi di Aula, Kantor Camat Bandar Huluan, Sumatera Utara, Rabu (18/12/2019).

Pihaknya menegaskan, tidak akan melakukan demo besar-besaran apalagi melakukan penjarahan. Itu adalah info yang tidak benar ditujukan kepada kelompok tani.

“PKTMS ini akan terus berupaya menjelaskan kepada Gubernur Sumatera Utara, Bupati Simalungun, Kepala ATR/BPN tentang permasalahan perebutan lahan. Bahwa sudah jelas sekali dituliskan berdasarkan SK Gubernur, SK Bupati, dan Pansus DPR 2004 lahan tersebut adalah milik masyarakat atau para petani,” ujar Bambang

Dia juga mengatakan para kelompok tani juga mengadu perihal ini ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Presiden Joko Widodo tentang perebutan lahan.

Presiden Joko Widodo, kata dia, juga sudah menargetkan bahwa permasalahan ini harus selesai dalam jangka waktu 1 hingga 2 tahun.

“Tetapi saya sangat kecewa bahwa kelompok tani diisukan akan melakukan demo besar-besaran dan penjarahan, kami juga meminta kepada pihak kepolisian agar diusut yang menyebarkan isu tersebut,” ujar Bambang.

Kemudian pada saat kesempatan yang sama Mahdi Alharis selaku GM Distrik II PTPN IV Unit Kebon Laras mengatakan bahwa kebon Laras yang dikuasai pihaknya sejak 1916 hingga memiliki bukti surat yang lengkap berupa surat HGU pertama sejak 1971. “Itu saja yang kami sampaikan, maka dari itu sejengkal tanah pun kami tidak akan kasih kepada siapapun,” jelas Mahdi.

Diselah pemaparan dari pihak PTPN IV Unit Kebon Laras, langsung ditanggapi oleh pihak kelompok tani yang diwakili oleh Senen. Dia mengatakan bahwa HGU pertama terbit  1981, dan ada plang HGU Tahun 2008 yang kedua ada juga plang HGU terbit Tahun 2018. (John F Sayuti)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed